 |
| Kunjungan: Bupati Lombok Timur H Haerul Warisin (kiri) menerima kunjungan Kepala KPPN Selong, Gatot Setio Harijono (kanan). (Foto/PKP Lotim) |
SELONG, Halamankita.com - Bupati Lombok Timur, H Haerul Warisin, menerima kunjungan Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Selong , Gatot Setio Harijono di Ruang Kerjanya, Rabu (12/3).
Dalam kesempatan itu, Kepala KPPN Selong, Gatot Setio menyampaikan, sejumlah isu terkait tugasnya. Diantaranya melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan bendahara umum, penyaluran pembiayaan atas beban anggaran, serta penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan dari kas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Selain itu KPPN juga melakukan monitoring terhadap kredit usaha rakyat ultra mikro (UMi) di wilayah ini.
Gatot menyampaikan, tahun 2025 dana transfer ke daerah (TKD) Lombok Timur mencapai Rp 2,731 triliun lebih. Jumlah itu disebutnya naik dibanding tahun 2024 yakni 2,638 triliun lebih.
Peningkatan, itu terangnya, terjadi pada dana beberapa bagian yakni dana alokasi umum (DAU) dari Rp 1,462 triliun menjadi Rp 1,567 triliun lebih, dana bagi hasil (DBH) dari Rp 106,56 miliar menjadi Rp 182,6 miliar, serta Dana alokasi khusus (DAK) non fisik juga mengalami penambahan dari Rp 526,38 miliar menjadi Rp 561,74 miliar.
Sementara itu penuruan pada dana desa dan insentif fiskal dari Rp 287,05 milar menjadi Rp 281,83 miliar.
"Padahal pada tahun sebelumnya tidak terdapat pagu intensif fiskal bagi Lombok Timur," ucapnya.
Dana alokasi khusus (DAK) fisik juga mengalami penurunan dari sebelumnya Rp 256,19 miliar menjadi Rp 119,91 miliar.
Dari jumlah tersebut penguatan sistem dan kapasitas pelayanan kesehatan mendapat alokasi terbesar yaitu Rp 79,503 miliar lebih.
Gatot berharap manajemen lelang dalam proyek DAK fisik dapat dipercepat sehingga proses pembangunan dapat berjalan tepat waktu dan tidak meninggalkan masalah.
Dirinya menyinggung prihal pencairan tunjangan hari raya (THR) yang harus dilakukan dalam waktu dekat serta dana desa.
"Pencairan dana desa yang tahun sebelumnya mengalami keterlambatan akibat keterlambatan APBDes," paparnya.
Sementara itu, Bupati H Haerul Warisin, berkomitmen untuk mendorong percepatan penyerapan anggaran. Ia pun berharap komunikasi dan koordinasi baik yang telah terjalin selama ini dapat terus ditingkatkan.
"Semuanya demi percepatan proses pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat demi mewujudkan Lombok Timur sejahtera, maju, adil, religius, dan transparan (SMART)," ujarnya. (*)
